Termasuk kemungkinan munculnya keberatan dari calon kepala desa yang tidak terpilih.
Meski demikian, pencantuman peraturan yang telah dicabut dalam suatu keputusan tidak serta-merta menunjukkan bahwa keputusan tersebut maupun seluruh tahapan dan hasil Pilkades tidak sah.
Penentuan akibat hukumnya memerlukan penelaahan lebih lanjut dengan mempertimbangkan substansi keputusan, dasar kewenangan penerbitannya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepastian Regulasi dalam Pelaksanaan Pilkades
Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di tengah persiapan Pilkades Serentak secara elektronik di Kabupaten Ciamis tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui DPMPD telah melakukan sosialisasi sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Selain kesiapan teknis, kesesuaian administrasi dan kejelasan dasar hukum juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan.
Keputusan yang menjadi pedoman pelaksanaan Pilkades diharapkan memiliki rujukan regulasi yang tepat sehingga dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Oleh karena itu, penjelasan pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai pencantuman Perbup Nomor 4 Tahun 2022 dalam keputusan Bupati tersebut, termasuk apakah diperlukan penyesuaian atau penyempurnaan administrasi.
Pemkab Ciamis Masih Dimintai Klarifikasi
Untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, redaksi telah berupaya menghubungi Asisten Daerah I dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis guna meminta tanggapan terkait persoalan tersebut.
Namun, hingga berita ini ditulis, redaksi belum memperoleh jawaban dari kedua pejabat tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, maupun tanggapan.
Hal ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi yang utuh serta memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.Red ***
