CIAMIS,Kondusif.com, — Keputusan Bupati Ciamis tentang Pelaksanaan dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 mendapat perhatian dari pengamat sosial Endin Lidinilah. Ia menyoroti pencantuman Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 4 Tahun 2022 dalam keputusan tersebut, yang menurutnya perlu ditinjau kembali karena peraturan itu telah dicabut melalui Perbup Nomor 32 Tahun 2026.
Sorotan tersebut berkaitan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 400.10.2.2/Kpts.465-Huk Tahun 2026 tentang Pelaksanaan dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Ciamis.
Endin menjelaskan, Perbup Ciamis Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa telah dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya Perbup Ciamis Nomor 32 Tahun 2026.
Ia merujuk Pasal 79 Perbup Nomor 32 Tahun 2026 yang menyebutkan bahwa sejak peraturan tersebut berlaku, Perbup Nomor 4 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Menurut Endin, pencantuman peraturan yang sudah dicabut dalam keputusan Bupati perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah.
Ia berharap hal tersebut dapat ditinjau agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Pilkades.
“Kalau memang dalam konsideran keputusan bupati masih mencantumkan peraturan yang sudah dicabut, ini harus segera diklarifikasi dan diperbaiki. Jangan sampai persoalan administratif seperti ini dibiarkan hingga menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Endin, Kamis (5/11/2026).
Perlunya Peninjauan terhadap Rujukan Regulasi
Endin menilai ketelitian dalam penyusunan keputusan kepala daerah penting untuk memastikan setiap produk hukum memiliki rujukan peraturan yang sesuai.
Karena itu, ia berharap instansi yang terlibat dalam penyusunan keputusan tersebut dapat melakukan pencermatan kembali.
Menurutnya, evaluasi dapat melibatkan sejumlah unsur di lingkungan pemerintah daerah, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD), Bagian Hukum, Asisten Daerah, Sekretaris Daerah, hingga Bupati.
“Harusnya dibaca dulu, diteliti dulu secara saksama sebelum keputusan tersebut dikeluarkan,” katanya.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa ketidakjelasan rujukan regulasi dapat menjadi salah satu hal yang dipersoalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilkades.
