Kondusif.com,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut mencakup penggunaan, penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang, hingga kegiatan produksi dan perdagangan produk tersebut.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
MUI menetapkan fatwa tersebut di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dalam bagian ketentuan hukum, MUI menyebut penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.
Selain itu, keputusan tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
MUI juga secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Ketentuan serupa berlaku terhadap kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik.
Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat berbaterai atau menggunakan sumber tenaga lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup pengguna.
Sementara itu, nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun diperoleh melalui proses sintesis.
Senyawa tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
MUI Minta Pemerintah Susun Regulasi Pelarangan Vape
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan.
Salah satu rekomendasi utamanya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif produk tersebut.
Untuk mendukung kebijakan itu, MUI mendorong koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar pelaksanaan pelarangan vape berjalan secara terintegrasi.
Secara khusus, MUI meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk vape.
