Lembaga tersebut juga perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum, terutama dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
Di sektor industri, MUI merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang penerbitan izin industri vape sekaligus mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berjalan.
Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Adapun Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
MUI turut meminta BNN dan aparat penegak hukum menutup berbagai celah peredaran narkoba melalui perangkat vape.
Penindakan juga perlu dilakukan terhadap peredaran dan penyalahgunaan produk tersebut.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat Diminta Lindungi Anak dan Remaja
Rekomendasi MUI tidak hanya ditujukan kepada pemerintah. Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga juga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan vape, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
MUI juga mengimbau masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik. Masyarakat diharapkan berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Di samping itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik.
Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
MUI juga mengimbau seluruh pihak untuk menyebarluaskan ketetapan tersebut agar dapat diketahui umat Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Fatwa itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.
Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
