CIAMIS,Kondusif.com,- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) memberikan apresiasi kepada Kabupaten Ciamis atas pengelolaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ketepatan menjalankan tahapan penerimaan, transparansi seleksi, serta koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi bagian dari penilaian terhadap pelaksanaan sistem tersebut.
Apresiasi itu diserahkan dalam rapat pelaksanaan dan evaluasi SPMB 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Selasa, 10 November 2026.
Dr. H. Muhammad Dudi Sholehudin, narasumber BBPMP yang hadir mewakili kepala balai, menyerahkan penghargaan tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Muharam Ahmad Zajuli, mengatakan capaian itu merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak.
Menurut dia, penyelenggaraan SPMB tidak hanya bergantung pada dinas pendidikan, tetapi juga melibatkan satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Alhamdulillah, ini menjadi kado yang sangat berarti bagi dunia pendidikan Ciamis menjelang akhir tahun. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama, bukan hanya Dinas Pendidikan, tetapi juga seluruh pihak yang ikut mendukung pelaksanaan SPMB,” kata Muharam.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian BBPMP ialah kepatuhan terhadap jadwal setiap tahapan penerimaan.
Dinas Pendidikan harus memastikan penetapan daya tampung, penyusunan regulasi kepala daerah, penerbitan keputusan kepala dinas, hingga penyampaian laporan pelaksanaan selesai sesuai tenggat waktu.
Ketepatan administrasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga proses penerimaan murid baru tetap terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut menerapkan prinsip transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi.
Muharam mengatakan prinsip tersebut berlaku untuk penerimaan murid baru pada jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Pelaksanaannya harus mengacu pada regulasi, memperhitungkan daya tampung sekolah, serta mengikuti ketentuan jalur penerimaan.
“Prinsipnya, pelaksanaan SPMB harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Semua proses harus sesuai regulasi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Evaluasi SPMB Jadi Dasar Perbaikan
Di luar persoalan administrasi dan seleksi, Dinas Pendidikan juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh satuan pendidikan.
Langkah ini diperlukan untuk menjaga kelancaran proses penerimaan, termasuk dalam pemutakhiran dan pengelolaan data calon murid.
Data pendaftaran, hasil seleksi, penetapan murid yang diterima, hingga proses daftar ulang menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Pemerintah daerah dapat menggunakan data tersebut untuk memetakan kebutuhan daya tampung, melihat pemerataan akses pendidikan, serta menyusun perencanaan layanan pada tahun berikutnya.
Muharam mengapresiasi keterlibatan kepala sekolah, panitia SPMB di setiap satuan pendidikan, jajaran pemerintah daerah, pemerintah pusat, insan media, dan berbagai pihak lainnya.
Respon (1)