“Sampai dengan penataan SDM pendidikan hingga paling tidak 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Dengan begitu, pembahasan guru tidak berhenti pada pengangkatan atau perubahan status kepegawaian.
Pemerintah juga perlu menata kebutuhan dan distribusi tenaga pendidik sesuai kebutuhan pendidikan nasional.
Ada 172 Ribu Honorer yang Belum Masuk Skema
Di sisi lain, Fikri meluruskan informasi mengenai 172 ribu tenaga pendidik yang sebelumnya turut dikaitkan dengan skema PPPK paruh waktu.
Ia menegaskan kelompok tersebut berbeda dengan sekitar 230 ribu guru PPPK paruh waktu yang akan dialihkan menjadi penuh waktu.
Menurut Fikri, 172 ribu tenaga pendidik itu merupakan guru honorer di satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan belum lolos seleksi PPPK, baik untuk skema paruh waktu maupun penuh waktu.
“Terkait 172.000 orang itu ternyata bukan PPPK paruh waktu, tapi honorer di satuan pendidikan yang dikelola pemerintah yang belum lolos PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu,” kata Fikri.
Untuk kelompok tersebut, pemerintah disebut akan mencari mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Fikri mengatakan proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.
Informasi mengenai 172 ribu tenaga pendidik ini sebelumnya juga muncul dalam pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 September 2026.
Namun, Tito menyebut angka tersebut dalam konteks pembahasan penataan status guru, sedangkan Fikri kemudian menjelaskan bahwa kelompok itu bukan PPPK paruh waktu.
Tiga Skema Penataan Guru
DPR dan pemerintah sebelumnya menyepakati tiga skema dalam penataan dan pengadaan guru nasional pada 18 Agustus 2026.
Salah satunya ialah pengalihan PPPK guru paruh waktu di pemerintah daerah menjadi PPPK penuh waktu.
Selain itu, guru yang sudah berstatus PPPK akan diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS guru.
Adapun kebutuhan guru secara nasional akan dipenuhi melalui seleksi CPNS guru secara terbuka dan kompetitif.
Dengan skema tersebut, penataan guru mencakup perubahan status bagi PPPK paruh waktu sekaligus pembukaan jalur seleksi untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
