Kondusif.com,- Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati sejumlah kebijakan baru dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu hingga pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.
Kesepakatan itu diumumkan pemerintah melalui siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tertanggal 6 November 2026.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memastikan pengangkatan PPPK Paruh Waktu dari berbagai profesi menjadi PPPK Penuh Waktu.
Proses pengangkatan akan berlangsung secara bertahap.
Kelompok pegawai yang masuk dalam kebijakan ini meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Pemerintah menyebut peningkatan status kepegawaian tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pegawai yang selama ini mendukung pelayanan publik di berbagai sektor.
Selain memperoleh peningkatan status, PPPK yang telah beralih menjadi pegawai penuh waktu juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada 2027.
Pelaksanaannya tetap mengikuti tahapan pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Perpanjang Kontrak Guru Non-ASN dan Tenaga Kesehatan
Di sisi lain, pemerintah turut memberikan kepastian keberlanjutan kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria.
Kebijakan perpanjangan masa perjanjian kerja menyasar guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan atau cut off Desember 2024.
Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Pemerintah juga akan memperpanjang perjanjian kerja tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
