Menurut dia, peristiwa reformasi tersebut perlu menjadi pelajaran bagi para pemimpin politik dalam merespons persoalan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
“Konsolidasi politik memang penting, tetapi jangan sampai terlalu lama sehingga menggerus kepercayaan publik. DPR harus berani mengambil langkah konstitusional karena bijaksana bukan berarti diam,” katanya.
Usulkan Musyawarah dan Mekanisme Konstitusional
Untuk mengurai persoalan tersebut, Indrajaya mendukung usulan musyawarah antarpimpinan partai politik di DPR pada masa persidangan mendatang.
Dia juga menyebut pengunduran diri secara sukarela sebagai salah satu opsi penyelesaian.
Namun, apabila tidak ada langkah tersebut, DPR menurut dia perlu mempertimbangkan penggunaan hak konstitusional sesuai ketentuan UUD 1945.
“Pengunduran diri secara terhormat dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Namun jika tidak ada langkah sukarela, DPR wajib mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya sesuai UUD 1945,” ujarnya.
Selain musyawarah, Indrajaya meminta DPR mempersiapkan mekanisme kelembagaan apabila tidak tercapai kesepakatan politik.
Dia menyinggung hak menyatakan pendapat (HMP) dan hak interpelasi sebagai instrumen yang dapat dibahas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut dia, setiap langkah DPR harus berlangsung secara terbuka dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Indrajaya memastikan Fraksi PKB akan mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan parlemen.
Dia menyatakan penyelesaiannya harus mengacu pada mekanisme konstitusional.
“Kami di Komisi II DPR akan terus mengawal persoalan ini agar diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan adil. DPR harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan konstitusi UUD 1945,” kata Indrajaya.
