Kondusif.com,- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, mendukung desakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie agar delapan pimpinan partai politik di DPR segera bermusyawarah menyikapi tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Indrajaya, DPR perlu merespons persoalan tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan.
Dia mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus menjadi bagian dari pertimbangan lembaga legislatif dalam mengambil sikap.
Pernyataan itu disampaikan Indrajaya di Jakarta, Senin (9/11/2026), setelah Jimly menyuarakan desakan tersebut dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta Selatan.
“Ketika beliau mengingatkan putusan MK dan MA harus menjadi pegangan, itu suara akal sehat yang wajib didengar dan DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan itu,” kata Indrajaya.
Dia menilai persoalan yang berkaitan dengan kedudukan hukum wakil presiden tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan politik.
Menurut dia, DPR juga harus memperhatikan aspek hukum dan konstitusi dalam menyikapi tuntutan yang berkembang.
“Jangan sampai konstitusi hanya menjadi macan kertas. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen, tetapi harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangannya, termasuk DPR,” ujarnya.
Indrajaya Soroti Ketidakpercayaan Publik
Indrajaya juga menyoroti meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap persoalan tersebut.
Dia mencontohkan aksi penurunan foto Wakil Presiden di Yogyakarta sebagai salah satu bentuk ekspresi ketidakpuasan publik.
Dia menyebut kondisi itu sebagai sinyal ketidakpercayaan politik atau political distrust yang perlu diperhatikan para elite politik.
Karena itu, dia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut hingga memicu krisis kepercayaan yang lebih luas.
Indrajaya turut mengingatkan pengalaman gejolak politik pada 1998.
