Ia menilai, semakin banyak zakat yang dikelola secara terpusat melalui BAZNAS, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dana tersebut dapat digunakan untuk membantu warga miskin, memperbaiki rumah tidak layak huni.
Mendukung biaya pengobatan, hingga menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, Lili menegaskan tidak ada pertentangan antara kewajiban membayar pajak kepada negara dan menunaikan zakat sebagai kewajiban agama.
Menurut dia, keduanya memiliki dasar hukum masing-masing dan justru dapat saling melengkapi.
Karena itu, ia berharap revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat mampu memperkuat sinergi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat.
Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian hukum sekaligus terdorong menunaikan zakat melalui lembaga resmi.
“Harapan kami, ke depan ada regulasi yang semakin kuat sehingga masyarakat, khususnya para aghniya, semakin terdorong menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Kalau potensi zakat itu tergarap maksimal, banyak persoalan sosial yang bisa diselesaikan,” kata Lili.
