Tahun ini, Pemkab Ciamis mengambil peran penuh dalam penyelenggaraan, sementara BPSDM Provinsi tetap memberikan pendampingan melalui penjaminan mutu.
“Secara administratif seluruh tahapan kami laksanakan sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Penjaminan mutu tetap dilakukan oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menilai skema tersebut jauh lebih efektif, terutama karena menerapkan sistem blended learning yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan daring.
Metode itu dinilai mampu memangkas biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelatihan.
Menurut Ai, efisiensi anggaran diperoleh karena pemerintah daerah tidak lagi harus mengirim peserta mengikuti pelatihan di luar daerah.
Selain itu, penyelenggaraan internal juga mengurangi berbagai komponen biaya operasional, termasuk honorarium kepanitiaan.
“Dari sisi anggaran tentu lebih efisien. Pelaksanaan di daerah membuat biaya operasional dapat ditekan, sementara kualitas tetap terjaga melalui pendampingan BPSDM Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Apresiasi BPSDM Jabar
Sementara itu, perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Budi Hermawan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator secara mandiri.
Ia mengatakan keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari proses pembelajaran maupun kelulusan peserta, melainkan dari kemampuan para administrator mewujudkan inovasi dan perubahan nyata di lingkungan kerja masing-masing.
“Ini bukan garis akhir, tetapi awal tanggung jawab sebagai pemimpin perubahan. Seluruh proyek perubahan yang telah disusun harus diwujudkan menjadi inovasi yang memberi manfaat bagi organisasi,” ujar Budi.
BPSDM Provinsi Jawa Barat, kata dia, akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan untuk memastikan standar mutu pelatihan tetap terjaga.
Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan berharap kompetensi yang diperoleh mampu memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pembangunan nasional.
