Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas operasional di setiap dapur SPPG akan dipantau secara lebih terstruktur.
Pengawasan tidak hanya berfokus pada proses penyediaan makanan, tetapi juga mencakup aspek keamanan pangan, distribusi, hingga pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, BGN berjanji membuka akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Orang tua siswa, sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan.
Hingga pemerintah daerah nantinya dapat memantau informasi terkait menu makanan yang disajikan kepada peserta didik.
Mas Dar mengatakan sistem itu akan menampilkan jenis menu yang diberikan setiap hari, kandungan gizinya, lokasi SPPG yang memasak makanan, identitas kepala SPPG, hingga laporan apabila terdapat keluhan dari penerima manfaat.
“Sebagaimana janji saya setelah dilantik, kami ingin menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait. Orang tua, dinas kesehatan, dinas pendidikan, guru, dan kepala sekolah dapat mengetahui anak menerima menu apa hari ini, kemarin, maupun besok, kandungan gizinya, dimasak di SPPG mana, siapa kepala SPPG-nya, hingga apakah ada keluhan. Dengan begitu seluruh proses bisa dipantau,” ujar Mas Dar.
Langkah pencopotan ratusan kepala SPPG itu sekaligus menjadi sinyal bahwa BGN akan memperketat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Lembaga tersebut menegaskan evaluasi tidak berhenti pada pergantian personel, tetapi juga diikuti pembenahan sistem agar kualitas layanan dan keamanan pangan tetap terjaga di seluruh Indonesia.
Sumber: Humas BGN
