Defisit APBN ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.
Pendidikan dan Perlindungan Sosial Jadi Porsi Besar
Besaran anggaran juga menunjukkan pemerintah menempatkan sejumlah sektor pelayanan dasar sebagai prioritas.
Anggaran pendidikan, misalnya, mencapai Rp824 triliun.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial.
Adapun ketahanan pangan mendapat anggaran Rp195,3 triliun.
Alokasi tersebut diarahkan untuk membiayai program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya menjaga perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Suahasil mengatakan besarnya angka dalam APBN 2027 harus dibaca sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang negara.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Setelah disahkan DPR, tantangan berikutnya berada pada tahap pelaksanaan.
Pemerintah harus memastikan alokasi Rp4.106,3 triliun tersebut bergerak sesuai prioritas yang telah ditetapkan dan memberi dampak terhadap masyarakat.
