Program yang sebelumnya menjadi target Kementerian ATR/BPN, termasuk percepatan peralihan hak dan pengukuran terjadwal, tetap dilaksanakan.
“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” ujarnya.
Nusron juga memastikan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK terus berlangsung.
Kerja sama itu, kata dia, telah ia inisiasi sejak 22 Oktober 2025.
Kerja sama tersebut mencakup upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Selain itu, kerja sama diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, mengamankan aset daerah, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” tutur Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
