Ia menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan harus selalu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar demokrasi dapat berjalan secara sehat.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi Kabupaten Ciamis Fahmy Farid Purnama.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Ciamis yang terus memperkuat transparansi serta digitalisasi pelayanan publik.
Meski demikian, Fahmy mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup diukur dari aspek administratif.
Menurutnya, ukuran utama adalah sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menegaskan mahasiswa memiliki fungsi sebagai social control.
Karena itu, setiap kritik harus dibangun di atas riset, analisis kebijakan, dan pemahaman terhadap regulasi, bukan sekadar opini maupun sentimen politik.
“Kritik yang dibangun melalui dialog berbasis data akan jauh lebih efektif menghasilkan solusi dibandingkan konfrontasi yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek,” katanya.
PMII Ingin Bangun Budaya Kritik yang Berintegritas
Di sisi lain, Ketua PC PMII Kabupaten Ciamis Husni Mubarok menilai tantangan gerakan mahasiswa saat ini semakin kompleks.
Derasnya arus informasi dan polarisasi opini di ruang digital.
Menurutnya, kerap membuat kritik kehilangan substansi karena lebih mengedepankan narasi emosional daripada kajian ilmiah.
Berangkat dari kondisi tersebut, PMII menghadirkan FGD sebagai ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, DPRD, akademisi, dan organisasi mahasiswa.
Tujuannya, membangun budaya kritik yang objektif, konstruktif, dan berintegritas.
“FGD ini menjadi ruang bersama untuk membangun tradisi kritik yang berbasis data, kajian ilmiah, dan iktikad baik demi perbaikan tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Husni.
Melalui kegiatan ini, PC PMII Kabupaten Ciamis berharap sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan organisasi kemahasiswaan semakin kuat.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan lahir kebijakan publik yang lebih transparan, partisipatif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
