”Kerja sama ini juga menjadi komitmen kami bersama Bawaslu untuk melawan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam ruang politik. Kita ingin menciptakan iklim kompetisi yang aman bagi semua,” tegasnya.
Dari Kampus ke Desa: Program Konkret Menanti
Tak mau sekadar “teken” dokumen di atas meja, KOPRI PMII telah menyiapkan sederet rencana aksi pasca-MoU.
Intan menyebutkan, pihaknya akan segera memobilisasi kader untuk bergerak dalam program-program edukatif.
Beberapa agenda yang bakal digeber antara lain:
- Sekolah Pengawas Partisipatif Perempuan: Mencetak kader pengawas yang paham regulasi.
- Literasi Digital Anti-Hoaks: Membendung serangan informasi palsu yang menyasar pemilih perempuan.
- Forum Demokrasi Kampus: Menghidupkan nalar kritis mahasiswa terhadap proses pemilu.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Ciamis, Jajang Miftahudin, menyambut hangat energi dari para aktivis putri ini.
Ia mengakui bahwa simpul pengawasan di masyarakat akan jauh lebih kuat jika kelompok perempuan seperti KOPRI terlibat aktif.
”Konsolidasi demokrasi di Ciamis harus menjadi gerakan bersama. Kami membuka pintu lebar-lebar bagi kader KOPRI untuk menjadi relawan hingga mengisi struktur pengawas di tingkat desa maupun TPS,” kata Jajang.
Melalui kolaborasi ini, KOPRI PMII Ciamis-Pangandaran optimistis dapat melahirkan standar baru dalam pengawasan pemilu yang lebih humanis, inklusif, dan bebas dari dominasi pihak-pihak tertentu.
