Program tersebut diharapkan dapat membangun kepedulian sosial sekaligus memberi kesempatan kepada warga binaan untuk menunjukkan kontribusi positif.
“Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, tetapi setiap manusia juga memiliki hak dan kesempatan untuk berubah. Inilah esensi pemasyarakatan yang terus harus kita jaga,” kata Tutut dalam sambutannya.
Wali Kota Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjar Sudarsono mengapresiasi langkah Lapas Banjar yang memperluas kerja sama dengan sejumlah lembaga dan instansi.
Selain PWI, penandatanganan kerja sama tersebut juga melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama.
Kemudian, YLBH Panglima Tasikmalaya, Kwartir Ranting Pataruman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, serta RSUD Kota Banjar.
Sudarsono menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program pembinaan warga binaan berjalan lebih terpadu.
Terlebih, pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP yang baru pada 2026 menuntut kesiapan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan sistem hukum dan pemasyarakatan.
“Sinergi lintas sektor ini sangat penting seiring berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP yang baru pada tahun 2026, sehingga pembinaan keagamaan, hukum, kesehatan, keterampilan, komunikasi, dan dukungan sosial dapat berjalan terpadu,” ujarnya.
Sudarsono juga meminta keluarga, masyarakat, dan dunia usaha memberikan ruang bagi warga binaan yang telah menyelesaikan masa pembinaan.
Menurut dia, dukungan tersebut penting agar mereka dapat kembali bekerja, berkontribusi, dan menjalani kehidupan secara positif tanpa mengulangi pelanggaran hukum.
Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah berharap proses reintegrasi sosial warga binaan di Kota Banjar dapat berjalan lebih baik.














