Karena itu, Polri merasa perlu terlibat dalam upaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan.
“Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tutur Suyudi.
Ia kemudian menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 yang mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang.
Angka tersebut menjadi salah satu alasan Polri mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
“Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” katanya.
Namun, Suyudi mengingatkan agar pelaksanaan Poliran tidak berhenti setelah peluncuran.
Ia meminta seluruh jajaran memastikan program tersebut berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan penempatan tenaga kerja yang nyata.
Polri juga harus mengelola data pencari kerja secara akurat. Selain itu, jajaran kepolisian diminta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga masyarakat benar-benar memperoleh pekerjaan.
“Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” tegasnya.
Melalui program tersebut, Polri berharap akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan semakin terbuka.
Pada saat yang sama, pengawasan terhadap proses perekrutan diharapkan mampu menekan praktik percaloan dan pungutan liar yang selama ini merugikan pencari kerja.
