Pemerintah juga melakukan pembenahan pada sektor infrastruktur, termasuk memastikan kondisi jalan serta penerangan jalan umum (PJU).
Selain itu, Dedi menyebut pemasangan CCTV yang terhubung sebagai bagian dari layanan infrastruktur yang disiapkan pemerintah.
Anggaran Rutilahu Naik
Pada sektor kesejahteraan, Dedi menyinggung layanan sanitasi dan perumahan masyarakat.
Salah satu kebijakan yang disebutnya adalah peningkatan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Menurut Dedi, anggaran perbaikan rutilahu dinaikkan dari Rp17,5 juta menjadi Rp40 juta.
“Pada layanan kesejahteraan publik, sanitasi dan perumahan masyarakat harus baik. Dari anggaran (perbaikan rutilahu) Rp17,5 juta naik menjadi Rp40 juta, karena saya ingin meningkatkan derajat orang,” ujarnya.
Selain perumahan, Pemprov Jabar juga menyiapkan perluasan perlindungan bagi pekerja informal.
Mulai tahun depan, pemerintah provinsi berencana memperluas asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja informal, termasuk petani dan nelayan.
Program tersebut disiapkan untuk mencakup hingga 5,7 juta jiwa.
Penghargaan PPD 2026 kemudian menjadi catatan atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat.
Pemerintah pusat mendorong hasil penilaian tersebut tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi diterjemahkan menjadi perbaikan pembangunan di daerah.
Sumber: Humas Pemprov Jabar
