Menurut dia, hasil analisis perlu memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah.
Dengan pendekatan tersebut, produk analisis yang dihasilkan para Analis Kebijakan tidak berhenti sebagai keluaran administratif.
Hasil analisis diharapkan dapat memberikan perspektif dan masukan dalam proses penyusunan kebijakan.
INAKI Jawa Barat sendiri merupakan organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
Organisasi tersebut menjadi wadah pengembangan kapasitas dan profesionalisme para anggotanya.
Penguatan kapasitas itu berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah terhadap analisis yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan.
Pengurus INAKI Jabar Periode 2026-2029 Dikukuhkan
Dalam pengukuhan tersebut hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Jawa Barat M. Taufiq Budi Santoso selaku Pembina INAKI Jawa Barat dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) INAKI Imam Gunarto.
Sejumlah pengurus INAKI Jawa Barat, Analis Kebijakan, serta perwakilan perguruan tinggi yang masuk dalam jejaring dan Dewan Pakar INAKI Jawa Barat juga hadir.
Kepengurusan baru INAKI Jawa Barat periode 2026-2029 selanjutnya akan menjalankan organisasi profesi tersebut di tingkat provinsi.
Pengembangan kompetensi, jejaring profesi, dan pertukaran pengetahuan menjadi bagian dari ruang kerja organisasi tersebut untuk mendukung para Analis Kebijakan di Jawa Barat.
Respon (1)