Di sisi lain, dia mengingatkan seluruh panitia penyelenggara, termasuk perangkat desa yang terlibat, agar menjaga netralitas.
Herdiat menegaskan setiap petugas tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala desa tertentu.
“Berbeda pilihan boleh, tetapi yang paling utama adalah keamanan dan ketertiban. Panitia harus netral dan tidak boleh berpihak,” tegasnya.
Herdiat menjelaskan, penetapan hari pemungutan suara pada Minggu juga mempertimbangkan kesempatan bagi warga yang bekerja di luar daerah untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya.
Dia pun meminta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pilkades dilakukan secara lebih intensif.
Petugas keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diharapkan ikut membantu menjaga situasi agar seluruh tahapan berlangsung tertib.
“Kita semua harus lebih proaktif dan membantu masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades serentak ini berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ekses negatif,” harapnya.
Enam Kabupaten di Jabar Terapkan Pilkades Digital

Sementara itu, Sekretaris DPMD Provinsi Jawa Barat, Lisa Avianty, menyampaikan bahwa terdapat enam kabupaten di Jawa Barat yang menerapkan Pilkades digital pada 2026.
Keenam daerah tersebut yakni Kabupaten Bekasi, Sumedang, Cianjur, Karawang, Subang, dan Ciamis.
Lisa menjelaskan, penggunaan sistem digital menjadi salah satu upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
Sebab, pelaksanaan Pilkades secara konvensional selama ini membutuhkan biaya cukup besar, baik untuk penyediaan sarana dan prasarana maupun waktu pelaksanaan.
Melalui sistem digital, proses pemungutan suara diharapkan berlangsung lebih cepat dan efisien.
Dalam kesempatan tersebut, Herdiat juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya DPMD, yang telah memberikan dukungan dan pendampingan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak berbasis digital di Kabupaten Ciamis.















Respon (1)