Menurut dia, pejabat publik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak boleh menggunakan jabatan sebagai pelindung dari proses hukum.
Ia menilai prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku tanpa pengecualian.
Karena itu, kepolisian perlu mengusut perkara berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan mempertimbangkan posisi maupun pengaruh pihak yang dilaporkan.
Di sisi lain, penanganan perkara juga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban.
Aparat perlu memastikan proses hukum berjalan secara objektif, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan.
Berawal dari Laporan Perempuan yang Mencari Pekerjaan
Dugaan kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan Bupati Kupang atas dugaan tindak pidana pemerkosaan.
Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa tersebut diduga bermula ketika perempuan itu hendak mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut.
Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian mengusutnya secara menyeluruh.
Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Penyidik perlu memeriksa pihak-pihak terkait, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami setiap keterangan untuk mengungkap fakta perkara.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan selama proses hukum berlangsung.
Pada saat bersamaan, aparat juga berkewajiban memastikan hak dan perlindungan korban terpenuhi.
Respon (1)