Ia menepis anggapan bahwa pengesahan tersebut berlangsung karena tekanan atau desakan pihak tertentu.
Puan mengatakan, DPR justru berupaya menuntaskan regulasi yang sudah tertunda selama 18 tahun dan dinilai mendesak untuk segera memiliki kepastian hukum.
Libatkan Berbagai Elemen Masyarakat
Dalam proses penyusunannya, DPR mengklaim membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan.
Akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasan substansi RUU.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya melaporkan bahwa komisinya telah menggelar 87 rapat bersama berbagai elemen.
Rangkaian pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.
Selain menggelar rapat, Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi.
Anggota DPR turut menyosialisasikan rancangan regulasi tersebut kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Puan mengatakan, rangkaian kegiatan itu menjadi bagian dari proses panjang sebelum DPR mengambil keputusan dalam rapat paripurna.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan selama pembahasan berlangsung.
Menurut Puan, masyarakat dapat mengikuti dan mencermati proses penyusunan regulasi tersebut sehingga tidak muncul kesalahpahaman mengenai substansi maupun proses pengesahannya.
Puan memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung secara hati-hati dan seksama.
Ia berharap keterbukaan tersebut menjadi contoh bahwa proses legislasi dapat diawasi langsung oleh masyarakat.
Dengan pengesahan ini, DPR menyelesaikan salah satu agenda legislasi yang telah lama dinantikan publik.
Tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan undang-undang tersebut agar benar-benar memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.














