Sementara itu, Wakil Ketua II Bidang Eksternal KOPRI PC PMII Ciamis-Pangandaran, Intan Nur Permatasari, menyambut baik kemitraan ini.
Ia menilai perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak pendidikan politik masyarakat.
”Hari ini demokrasi tidak hanya berlangsung di TPS, tetapi juga sangat dinamis di ruang digital. Karena itu, perempuan muda perlu diperkuat dalam literasi politik agar bisa menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi di tengah gempuran informasi,” tegas Intan.
Intan pun berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti di atas kertas.
KOPRI mendorong lahirnya program-program konkret seperti:
- Sekolah Pengawas Partisipatif Perempuan.
- Penguatan literasi digital dan gerakan anti-hoaks.
- Forum demokrasi berbasis kampus dan desa.
- Kaderisasi pengawas partisipatif.
- Fokus pada Perlindungan Perempuan
Tak hanya soal teknis pengawasan, MoU ini juga menaruh perhatian khusus pada isu inklusivitas.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Bawaslu RI yang konsen terhadap perlindungan perempuan dalam ruang politik, termasuk pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual.
Melalui sinergi ini, Bawaslu Ciamis dan KOPRI PMII juga berkomitmen menciptakan gerakan pendidikan demokrasi yang luas dan berkelanjutan, guna memastikan kualitas demokrasi di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran tetap terjaga dan bermartabat.
