BIAK,Kondusif.com,– Kualitas pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal kembali menjadi sorotan. Organisasi masyarakat Pilar Pemuda Rakyat (Pidar) Papua Barat mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk mengusut tuntas proyek pengaspalan jalan induk di Pulau Numfor yang dikerjakan oleh PT Fajar Papua.
Aktivis Pidar, Jekson Kapisa, mengungkapkan bahwa jalan yang dibiayai oleh dana PUPR Provinsi Papua tersebut sudah mengalami kerusakan parah meski belum genap satu tahun selesai dikerjakan.
Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi Jalan Pulau Numfor
”Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan dan tidak layak. Kami menduga kuat pengerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang ada,” ujar Jekson saat melakukan peninjauan lapangan, Jumat (2/1/2026).
Menurut Jekson, dugaan pengerjaan yang “asal-asalan” ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan warga.
Senada dengan hal tersebut, Hendrik Kapisa, seorang tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar area proyek, membenarkan bahwa kerusakan jalan tersebut telah mengakibatkan sejumlah kecelakaan bagi pengendara setempat.
”Direktur PT Fajar Papua harus bertanggung jawab. Kami meminta Kejati segera turun melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap proyek ini,” tegas Hendrik.
Sorotan Terhadap Layanan Kesehatan dan “Anak Tiri” Pembangunan
Selain masalah infrastruktur, kondisi ini memicu kritik lebih luas terhadap pemerintah daerah.
Jekson Kapisa menilai Pulau Numfor selama ini seolah “dianaktirikan” oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor maupun Pemerintah Provinsi.
