Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga membuka peluang bagi Unpas untuk kembali mengirimkan mahasiswa.
Menurut Andang, pemerintah daerah membutuhkan masukan dari perguruan tinggi untuk melihat persoalan pembangunan dari sudut pandang yang lebih luas.
“Kami berharap ke depan mahasiswa Unpas bisa datang lagi ke Ciamis. Kami sangat terbuka. Mudah-mudahan Ciamis bisa menjadi laboratorium hidup dengan berbagai macam dinamika yang ada,” katanya.
Andang menilai hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi tidak seharusnya berhenti pada kegiatan praktik lapangan.
Kolaborasi bisa diperluas ke penelitian, penyusunan kebijakan, inovasi pelayanan publik hingga pengembangan program pembangunan.
Sebab, kata dia, pemerintah memiliki persoalan yang terus berkembang dan membutuhkan pendekatan berbasis pengetahuan.
Sementara perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang dapat membantu pemerintah membaca persoalan tersebut secara lebih kritis.
“Mari kita wujudkan kolaborasi. Kami di pemerintah daerah tanpa pengetahuan baru dari akademisi akan sulit berkembang, begitu juga sebaliknya. Kolaborasi adalah jawaban penting dewasa ini,” ujar Andang.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam proses tersebut.
Kehadiran mereka, menurut Andang, dapat membantu pemerintah menemukan sudut pandang baru sekaligus merumuskan solusi yang lebih inovatif.
“Kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Kita perlu bantuan akademisi, para dosen maupun mahasiswa,” katanya.
Dengan berakhirnya program selama 30 hari itu, Pemkab Ciamis berharap kerja sama dengan Unpas berkembang menjadi hubungan yang lebih panjang.
Bukan hanya soal mahasiswa datang untuk praktik, melainkan membangun pertukaran pengetahuan yang bisa memberi manfaat bagi kampus, pemerintah, dan masyarakat Ciamis.
