Sementara itu, pada tingkat puskesmas, capaian tertinggi antara lain dicatat Puskesmas Cijeungjing sebesar 63,20 persen, Jatinagara 60,39 persen, Rajadesa 58,05 persen, Cieurih 55,28 persen, dan Kawali 53,92 persen.
Penanganan TB Diperkuat dari Hulu
Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, penanggulangan TB membutuhkan penguatan pada sisi pencegahan.
Menurutnya, upaya pengobatan pasien TB di Jawa Barat telah menunjukkan capaian yang baik.
Namun, pencegahan penularan melalui pemeriksaan kontak erat dan pemberian terapi pencegahan masih perlu diperkuat.
“Masalah kita adalah pencegahan,” kata Benjamin.
Ia menjelaskan, pasien yang telah terdiagnosis TB perlu mendapatkan pengobatan hingga sembuh.
Namun, orang-orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat dengan pasien juga perlu diperiksa.
Dengan demikian, potensi penularan dapat ditekan sejak awal.
Benjamin menyebut, pola tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mengintegrasikan CKG dengan pemeriksaan X-ray bagi kontak erat.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB akan membuat proses penemuan kasus menjadi lebih terarah.
“Orang serumah harus diperiksa,” ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, camat, kepala desa dan lurah, puskesmas, kader kesehatan, PKK, serta unsur Forkopimda untuk membantu memastikan masyarakat yang memiliki kontak erat mengikuti pemeriksaan.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan TB, pasien akan mendapatkan pengobatan.
Sementara bagi kontak erat yang memenuhi kriteria tetapi belum mengalami TB aktif, pemerintah mendorong pemberian terapi pencegahan tuberkulosis.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan dukungan pemeriksaan menggunakan X-ray dan perangkat diagnostik di berbagai wilayah.
Benjamin menyampaikan bahwa penguatan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
Pemerintah berencana melakukan pembangunan dan rehabilitasi puskesmas serta rumah sakit di berbagai daerah.
Menurutnya, penguatan sarana tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk CKG dan penanggulangan TB.
Kemendagri Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan TB bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
Ia menyebut pemerintah desa dan kelurahan, kecamatan, puskesmas, kader, serta unsur Forkopimda memiliki peran penting dalam memastikan program pencegahan dan pengobatan berjalan hingga tingkat masyarakat.
“Penanganan kesehatan ini tidak hanya Dinas Kesehatan,” kata Akhmad.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi agar program penanggulangan TB dapat berjalan secara terpadu.
Apalagi, persoalan kesehatan juga berkaitan dengan produktivitas masyarakat dan kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, upaya pencegahan TB perlu dilakukan secara konsisten, termasuk memastikan masyarakat yang memiliki kontak erat memahami pentingnya pemeriksaan dan terapi pencegahan sesuai indikasi.
Akhmad juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Ciamis yang melibatkan berbagai unsur dalam deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
Ia berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada deklarasi, tetapi diteruskan melalui kegiatan nyata di tingkat desa dan kelurahan.
“Ini salah satu bentuk kolaboratif bahwa penanganan kesehatan ini tidak hanya Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Ciamis Deklarasikan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama pemerintah desa dan kelurahan, fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan membacakan deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
Deklarasi tersebut memuat delapan komitmen utama.
Pertama, melaksanakan penanggulangan TB secara terpadu, berkesinambungan, berbasis wilayah, dan berorientasi pada masyarakat.
Kedua, menetapkan dan mengembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagai gerakan bersama untuk mempercepat eliminasi TB di Kabupaten Ciamis.
Ketiga, meningkatkan peran pemerintah desa dan kelurahan, kader, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penemuan kasus aktif, edukasi, pencegahan, pendampingan pengobatan, serta pemberantasan stigma dan diskriminasi terhadap pasien TB.
Keempat, mendorong deteksi dini, pemeriksaan, pengobatan sesuai standar, investigasi kontak, pemberian terapi pencegahan sesuai indikasi, serta pemantauan kepatuhan pengobatan.
Kelima, memperkuat koordinasi dan jejaring antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan, kader, serta pemangku kepentingan lainnya.
Keenam, mengembangkan lingkungan desa dan kelurahan yang mendukung perilaku hidup sehat dan pencegahan penularan TB.
Ketujuh, melaksanakan pemantauan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis secara berjenjang.
Kedelapan, mendukung percepatan terwujudnya Kabupaten Ciamis yang bebas tuberkulosis sebagai bagian dari upaya mencapai target eliminasi TB nasional.
Melalui deklarasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan komitmen untuk memperkuat pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, dan pendampingan pasien TB dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
Dengan demikian, penanggulangan TB diharapkan tidak hanya berlangsung di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga bergerak sampai tingkat desa, keluarga, dan lingkungan masyarakat.
