Langkah ini menjadi penting mengingat dana desa merupakan instrumen pembangunan yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran perlu didukung administrasi yang tertib, pelaksanaan yang sesuai aturan, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Legal Opinion Bantu Pemerintah Ambil Kebijakan
Selain pendampingan, Kejari Ciamis juga menyediakan layanan pertimbangan hukum melalui legal opinion atau pendapat hukum. Layanan ini dapat menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam memahami aspek hukum suatu persoalan sebelum mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan.
Melalui layanan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih jelas dalam menjalankan program dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan.
Heru menambahkan, pelayanan dan kerja sama hukum yang dilakukan Kejari Ciamis tidak hanya menjangkau Pemerintah Kabupaten Ciamis, tetapi juga wilayah hukum Kejari Ciamis, termasuk Kabupaten Pangandaran.
Upaya pendampingan dan pemberian pertimbangan hukum tersebut diharapkan memperkuat budaya taat hukum di lingkungan pemerintahan. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, anggaran publik dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab serta diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, pendampingan hukum bukan sekadar membantu pemerintah menghadapi persoalan, melainkan juga menjadi langkah pencegahan agar potensi pelanggaran dapat dikenali dan diminimalkan sejak awal.***
Reporter: Hasna Ismie Lutfiyah
Respon (1)