Ia mencontohkan, di sejumlah sekolah jumlah guru berstatus aparatur sipil negara sangat terbatas, bahkan ada sekolah yang hanya memiliki kepala sekolah berstatus PNS.
Kondisi serupa juga terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan yang masih bergantung pada keberadaan tenaga PPPK.
“Silakan datang ke sekolah. Banyak yang PNS-nya hanya kepala sekolah. Begitu juga di puskesmas. Kalau PPPK diberhentikan, bagaimana pelayanan kepada masyarakat?” katanya.
Herdiat menegaskan, pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan secara instan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan layanan pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala desa memastikan data stunting, kemiskinan, dan pengangguran benar-benar akurat.
Agar program intervensi pemerintah dapat tepat sasaran.
Selain itu, Herdiat juga mengapresiasi seluruh tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang tetap bekerja mendampingi petani.
Ia menegaskan keberadaan penyuluh memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Ciamis.
