Pemerintah daerah menilai krisis air bersih dipicu kombinasi berbagai faktor.
Mulai dari kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan resapan air, pencemaran sumber air, perubahan iklim yang memicu musim kemarau lebih panjang.
Kemudian, keterbatasan infrastruktur air bersih, eksploitasi air tanah, hingga kerusakan kawasan hutan.
Mitigasi Diperkuat
Menghadapi kondisi tersebut, sejumlah perangkat daerah mempercepat berbagai langkah penanganan.
Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan membangun serta merehabilitasi sarana irigasi, embung, sumur bor.
Pompanisasi, dan penampungan air hujan sebanyak 141 unit yang mencakup lahan seluas 2.111,61 hektare.
Di sisi lain, Dinas PUPRTLH memperkuat jaringan irigasi melalui rehabilitasi serta pembangunan jaringan irigasi air tanah.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy juga akan memperbaiki Sungai Cikunten guna mengoptimalkan pasokan air irigasi di Kecamatan Manonjaya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare selama musim kemarau. Sejumlah puskesmas juga disiapkan dengan cadangan pasokan air bersih.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan penanganan kekeringan dan potensi kebakaran hutan serta lahan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, pemerintah menggandeng dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat agar upaya mitigasi selama musim kemarau 2026 dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan dampak bencana.
