Nantinya, akumulasi skor dari penerima manfaat ini akan melekat menjadi Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicator (KPI) bagi masing-masing SPPG.
Melalui kontrol ketat ini, BGN berharap dapat meminimalkan kasus-kasus fatal terkait kelayakan konsumsi makanan di lapangan.
Belum Ada Sanksi, Siapkan Dashboard Publik
Kendati memegang rapor performa, BGN memastikan belum akan menjatuhkan sanksi kepada SPPG yang berkinerja buruk pada tahap awal implementasi ini.
Pasalnya, prioritas lembaga saat ini adalah membangun budaya evaluasi dan memantik kesadaran para pelaksana.
”Belum ada sanksi, fokusnya ke awareness dulu. Jika kesadaran mitra sudah meningkat, harapannya kita tidak perlu sampai menjatuhkan sanksi,” tutur Sony.
Selain itu, BGN menegaskan belum menggandeng lembaga eksternal seperti BPOM dalam operasional aplikasi ini.
Sebab, instrumen “Reviu MBG” murni mengandalkan penilaian subjektif dan impresi langsung dari konsumen pertama di lapangan.
Namun, guna menjaga asas transparansi, BGN tengah merampungkan sebuah dashboard pemantauan digital yang dapat diakses oleh khalayak luas dalam waktu dekat.
”Insya Allah, dua minggu ke depan masyarakat sudah bisa memantau langsung persentase keterlambatan hingga kualitas aroma makanan di berbagai wilayah melalui dashboard tersebut,” ucap Sony optimistis.
