Reses di Pamalayan, Asep Rahmat Serap Aspirasi untuk Dibawa ke DPRD

Ciamis,Kondusif.com,- Kegiatan reses tidak sekadar menjadi agenda bertemu konstituen. Bagi Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Asep Rahmat, forum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi sekaligus mencari jalan keluar melalui lembaga legislatif.

Hal itu terlihat saat Asep Rahmat, anggota DPRD Ciamis dari Fraksi PAN, menggelar Reses II Tahun Sidang 2026 di Aula Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Kamis (27/8/2026).

Dalam pertemuan itu, warga tidak hanya menyampaikan satu persoalan.

Sejumlah aspirasi mengemuka, mulai dari lahan pertanian yang kesulitan mendapatkan air, kebutuhan pasokan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan pendidikan dan penggunaan gawai serta media sosial oleh anak-anak.

Asep pun menampung satu per satu aspirasi tersebut.

Ia mengatakan, persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk dibawa ke forum DPRD sehingga dapat dibahas lebih lanjut.

Salah satu persoalan yang cukup mencuri perhatian ialah kondisi lahan pertanian di Pamalayan.

Dari sekitar 100 hektare lahan pertanian di desa tersebut, terdapat sekitar 30 hektare yang hingga kini tidak mendapatkan pasokan air.

Kepala Desa Pamalayan Agus Lutfi Mansur mengatakan kondisi itu membuat lahan tersebut sulit kembali produktif.

“Harapan kami bagaimanapun caranya, sawah yang 30 hektare itu bisa produktif lagi. Kan sayang, kita ada sekitar 100 hektare. Yang lainnya bisa, ada airnya. Nah, yang 30 hektare itu total, asli total,” kata Agus seusai reses.

Menurut Agus, persoalan tersebut bahkan tidak otomatis teratasi ketika hujan turun. Lahan yang berada di kawasan tersebut tetap sulit mendapatkan air.

“Mau hujan segede apa pun tidak ngaruh,” ujarnya.

Asep Bawa Persoalan Air ke Forum DPRD

Asep menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah pertanian semata.

Sebab, lahan produktif memiliki kaitan langsung dengan ketersediaan pangan masyarakat.

Karena itu, ia berencana membawa keluhan tersebut ke DPRD untuk dibahas dan dicarikan solusi.

“Yang menjadi keluhan warga, khususnya lahan produktif pertanian yang akan menjadi suplai pangan kepada masyarakat, masyarakat bisa bertanam, bisa bertani, sehingga terkendala karena masalah alam yaitu kemarau,” kata Asep.

Ia menilai pembangunan sektor pertanian harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur pendukung. Salah satunya adalah jaringan air.

Menurutnya, target swasembada pangan akan sulit dicapai apabila persoalan dasar seperti ketersediaan air belum terselesaikan.

“Kalau kita bicara swasembada pangan, tidak mungkin tidak didukung infrastruktur sampai jaringan air. Tidak mungkin bicara ketahanan pangan kalau tidak ada solusi untuk ketersediaan air,” ujarnya.

Dengan begitu, aspirasi warga Pamalayan tidak berhenti di forum reses.

Asep ingin persoalan tersebut masuk dalam pembahasan di tingkat DPRD agar ada langkah konkret yang bisa dilakukan.