Alokasi anggaran tersebut mengalir mulai dari jasa event organizer hingga rencana pengadaan ribuan motor listrik bernilai triliunan rupiah.
”Pola belanja seperti itu jelas tidak sejalan dengan mandat utama program, yaitu memberi makan anak sekolah,” kritik Ghani.
Tolak Kampus Jadi Operator Dapur
Di sisi lain, BEM Nusantara menentang keras wacana yang mendorong perguruan tinggi untuk mengelola dapur SPPG.
Menurut Ghani, kampus bukanlah tempat untuk menjalankan proyek pangan.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral serta intelektual yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi operator program.
Sikap ini sejalan dengan peringatan dari pakar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pakar tersebut mengingatkan bahwa keterlibatan kampus dalam proyek ini berisiko memicu politisasi dan menumpulkan daya kritis civitas akademika.
DPR Jangan Cuma Vokal di Media
Lebih lanjut, organisasi mahasiswa ini juga mengkritik tajam Komisi IX DPR RI.
Mereka menilai para wakil rakyat tersebut hanya vokal di media massa, namun sangat lemah dalam melakukan tindak lanjut kelembagaan.
Menurut Ghani, keprihatinan yang disampaikan berulang kali tanpa adanya instrumen pengawasan yang mengikat hanya akan kehilangan makna.
Sebagai penutup, BEM Nusantara melayangkan sejumlah tuntutan tegas kepada pemerintah dan DPR:
- Melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh pengadaan barang di BGN.
- Mengusut tuntas secara hukum dugaan kasus jual beli titik SPPG.
- Menghentikan total wacana keterlibatan kampus sebagai operator dapur gizi.
- Mengevaluasi serius kepemimpinan BGN dan mencopot Kepala BGN beserta jajaran yang bertanggung jawab atas pengadaan anggaran yang dinilai ugal-ugalan.
- Mendesak Komisi IX DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan secara tegas, nyata, dan terukur.
”Mengevaluasi bukan berarti membenci. Mengkritik adalah bentuk lain dari menjaga. Negara yang baik adalah negara yang mau mendengar rakyatnya,” pungkas Ghani.
