banner 720x220

Ciamis Tambah Empat Warisan Budaya Takbenda Nasional

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis, Dian Budiyana. (Dok, foto. Istimewa)
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis, Dian Budiyana. (Dok, foto. Istimewa)

CIAMIS,Kondusif.com,- Kabupaten Ciamis kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional melalui penetapan empat Warisan Budaya Takbenda (WBTB) pada 2026. Seluruh usulan yang diajukan pemerintah daerah berhasil disetujui pemerintah pusat.

Keempat warisan budaya tersebut meliputi Seni Ngangkring dari Sukadana, Nyepuh dari Ciomas, Wayang Ruwat Lambangsari, serta Mupunjung Surandil dari Rancah.

Penambahan tersebut membuat jumlah WBTB asal Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan di tingkat nasional mencapai 16.

Sebelumnya, Ciamis memiliki 12 warisan budaya yang memperoleh pengakuan nasional sejak 2013.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis, Dian Budiyana, mengatakan keberhasilan meloloskan seluruh usulan tahun ini menjadi capaian penting dalam upaya melestarikan kekayaan budaya daerah.

Menurutnya, penetapan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tradisi dan kesenian masyarakat Tatar Galuh memiliki nilai budaya yang layak mendapat pengakuan lebih luas.

“Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Ciamis kembali memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat. Kami mengajukan empat warisan budaya dan seluruhnya disetujui,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (19/11/2026).

Lima Warisan Budaya Masih di Tingkat Provinsi

Selain 16 warisan budaya yang telah memperoleh penetapan nasional, Ciamis juga memiliki sejumlah WBTB yang sudah tercatat di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Beberapa di antaranya adalah Merlawu Gandoang, Genjring Ronyok Tepak Lama, Galendo Mengmleng Winduraja, dan Peuyeum Koroto Sukadana.

Pemerintah daerah masih membuka peluang untuk mengusulkan warisan budaya tersebut ke tingkat nasional.

Namun, prosesnya harus melalui mekanisme dan tahapan penilaian yang telah ditentukan.

Dian menjelaskan, pengajuan WBTB bukan sekadar mengusulkan nama tradisi atau kesenian.

Pemerintah daerah harus menyiapkan kajian akademis, hasil penelitian, serta bukti yang dapat menunjukkan keaslian dan keberadaan warisan budaya tersebut.

Selain kelengkapan dokumen, keberadaan pelaku budaya atau maestro juga menjadi salah satu persyaratan penting.

Unsur tersebut diperlukan untuk memastikan tradisi yang diusulkan benar-benar hidup dan memiliki pihak yang menjaga keberlangsungannya.

banner 720x220

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *