CIAMIS,KONDUSIF.COM,- GMNI Ciamis Soal Andrie Yunus, Penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis HAM, Andrie Yunus, memicu gelombang kritik terhadap komitmen penegakan hukum pemerintah.

Negara dianggap hanya fokus pada pemulihan fisik korban, namun gagap dalam mengejar aktor intelektual di balik serangan tersebut.

​Ketua GMNI Ciamis, M. Fadlan Fauzan, menengarai adanya kecenderungan pemerintah untuk bermain di “zona aman”.

Dalam keterangannya kepada Kondusif.com, Fadlan menyebut negara saat ini baru menyentuh dimensi kemanusiaan dengan menjamin biaya pengobatan, namun absen dalam memberikan keadilan substantif.

​”Negara terlihat sigap merawat korban, tetapi gagap dalam menegakkan keadilan,” ujar Fadlan, Jumat (3/4/2026).

Ia menilai, tanpa keberanian membongkar struktur kekuasaan di balik kekerasan tersebut, komitmen negara terhadap demokrasi patut dipertanyakan.

​Sorotan pada Peradilan Militer

​Salah satu poin krusial yang disorot adalah pelimpahan kasus melalui mekanisme peradilan militer.

Langkah ini dianggap mempertegas adanya hambatan dalam transparansi hukum, terutama jika dugaan keterlibatan aparat menguat.

​Meski UU Nomor 31 Tahun 1997 mengatur yurisdiksi anggota militer.

Fadlan berpendapat bahwa prinsip keadilan bagi warga sipil menuntut akuntabilitas yang lebih terbuka melalui peradilan umum.

Hal ini sesuai dengan mandat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menekankan pentingnya penegakan hukum pada struktur kekuasaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

​”Situasi ini memunculkan pertanyaan krusial: apakah negara sedang menegakkan hukum, atau justru mengamankan institusi?” tuturnya.