JAKARTA,Kondusif.com,- Kabut hitam menyelimuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Cilacap. Bukan sekadar dugaan korupsi biasa, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, justru menguak tabir rencana bagi-bagi “jatah” tunjangan hari raya (THR) yang menyeret nama-nama petinggi hukum, termasuk Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adhy Buono.
Menghindari “Kandang Macan”
Indikasi keterlibatan unsur kepolisian ini tercium kuat saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mendadak memindahkan lokasi pemeriksaan awal ke Polresta Banyumas.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengakui langkah ini diambil demi menjaga independensi penyidikan.
”Kami tidak melakukan pemeriksaan di Polres Cilacap untuk menghindari conflict of interest. Makanya, pemeriksaan 27 orang tersebut kami pindah ke Banyumas,” tegas Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3/2026).
Keputusan tersebut juga bukan tanpa alasan. Berdasarkan dokumen yang disita penyidik, nama Kapolresta Cilacap tercatat sebagai salah satu calon penerima dana panas tersebut.
“Salah satu Forkopimda itu adalah Kapolres di situ,” imbuh Asep secara gamblang.
Bingkisan Senilai Ratusan Juta
Penyidik menemukan bahwa uang suap ini telah dikemas rapi dalam tas suvenir atau goodie bag.
Namun, isinya bukan sekadar penganan lebaran, melainkan tumpukan uang tunai dengan nominal fantastis yang bervariasi.
Penerima Utama: Nominal berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta per tas.
Penerima Lainnya: Nominal terkecil tercatat sebesar Rp20 juta.
Target Institusi: Daftar penerima mencakup Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
Modus “Pajak Loyalitas” dan Ancaman Mutasi
Sementara itu, konstruksi perkara mengungkap bahwa Bupati Syamsul tidak bekerja sendirian.
