Ketika operator mengantongi basis data yang akurat, mereka bisa menekan peredaran SIM card ilegal. Hasilnya, investasi jaringan pun bisa berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Kendati demikian, muncul kekhawatiran dari masyarakat terkait keamanan data.
Menjawab hal itu, Kementerian Komdigi menjamin bahwa perlindungan data pribadi tetap menjadi prioritas nomor satu.
Edwin memastikan bahwa pihak operator maupun Komdigi tidak akan menyimpan data biometrik masyarakat.
”Verifikasi wajah itu murni hanya untuk mencocokkan identitas dengan basis data Dukcapil. Jadi, operator seluler hanya bertindak sebagai kanal verifikasi, bukan penyimpan data biometrik pelanggan,” jelasnya meluruskan.
Apalagi, sistem ini sudah mengadopsi standar keamanan internasional ISO 27001 serta teknologi liveness detection sesuai standar ISO/IEC 30107-3. Teknologi ini memastikan bahwa wajah yang dipindai adalah manusia asli yang hidup, bukan foto atau video manipulasi.
Sebagai informasi, pemerintah bersama operator sebenarnya sudah menguji coba sistem ini di berbagai gerai sejak awal tahun 2026.
Hasilnya terbukti ampuh membuat proses registrasi menjadi lebih efisien dan memvalidasi data pelanggan secara akurat.
Oleh sebab itu, pemerintah juga mengimbau pelanggan lama yang dulu mendaftar hanya menggunakan NIK dan Nomor KK untuk melakukan registrasi ulang biometrik secara sukarela sebelum tenggat waktu 1 Juli 2026.
Menariknya, lewat registrasi biometrik ini, pelanggan justru diuntungkan.
Masyarakat bisa mengecek langsung nomor apa saja yang terdaftar atas nama mereka, sekaligus berhak meminta pemblokiran jika mendapati ada nomor asing yang mencatut identitas mereka tanpa izin.
Pada akhirnya, Edwin menegaskan bahwa regulasi baru ini bukan sekadar urusan teknis belaka, melainkan strategi besar demi masa depan digital Indonesia.
”Kepercayaan adalah fondasi utama ekonomi digital. Kalau nomor selulernya aman, masyarakat bisa bertransaksi dengan tenang, dan industri telekomunikasi kita pun bisa tumbuh lebih sehat,” pungkasnya.
Respon (1)