Oleh sebab itu, Lalu menekankan pentingnya matangnya sebuah kebijakan sebelum dilempar ke publik.
Meskipun mendukung penguatan bahasa asing untuk menghadapi tantangan global, ia mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak dibuat secara tergesa-gesa.
”Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” tuturnya.
Jangan Cuma Demi Diplomasi
Di sisi lain, Lalu juga mewanti-wanti pemerintah agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi pemanis di panggung internasional.
Ia berharap program ini benar-benar berdampak pada siswa, bukan sekadar komoditas politik luar negeri.
”Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegas Lalu.
Sebagai langkah antisipasi, Komisi X DPR RI akan membedah terlebih dahulu posisi kebijakan ini dalam agenda pendidikan nasional.
Alih-alih langsung mewajibkannya di seluruh sekolah, Lalu menyarankan pemerintah mengambil langkah realistis jika infrastruktur pendidikan belum siap.
”Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap. Bisa sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu saja,” pungkasnya.
