”Tahun ini terbanyak ada di Jabar, mencapai hampir 40.000 unit,” ungkap Maruarar.
Setiap unit rumah mendapatkan kucuran dana Rp 20 juta untuk belanja bahan bangunan dan upah tukang.
Namun, Maruarar menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bagi-bagi uang, melainkan upaya menggerakkan ekonomi akar rumput melalui skema Tender Rakyat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Tender Rakyat: Transparan dan Lebih Hemat
Melalui sistem ini, 10 penerima manfaat dalam satu kelompok akan mengundang tiga UMKM toko bangunan terdekat untuk berkompetisi memberikan harga terbaik. Hasilnya? Efisiensi anggaran pun tercipta.
Sebagai contoh di Desa Banyusari, dari total anggaran Rp 175 juta untuk 10 rumah, UMKM pemenang tender sanggup mengerjakan proyek hanya dengan pagu Rp 164 juta.
Sisa penghematan tersebut nantinya bisa dialokasikan kembali untuk menambah material bangunan sesuai kebutuhan warga.
”Program ini berpotensi mendorong perputaran ekonomi di daerah serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tambah Maruarar optimis.
Senada dengan pemerintah pusat, Bupati Bandung Dadang Supriatna melaporkan bahwa khusus di wilayahnya.
Alokasi bedah rumah BSPS akan menyasar 966 unit rumah tidak layak huni.
Ribuan rumah tersebut tersebar di 63 desa di 23 kecamatan di Kabupaten Bandung.
