Tak lama kemudian, pintu gedung dibuka dan massa dipersilakan masuk untuk melakukan audiensi.
DPRD Temui Massa, Dialog Berlangsung Terbuka
Di dalam ruang sidang, massa aksi disambut langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ciamis.
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, memimpin jalannya dialog terbuka tersebut.
Dalam pernyataannya, Nanang menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Namun ia juga memberikan penjelasan bahwa tidak semua tuntutan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Sebagian besar yang disampaikan kawan-kawan ini bukan kewenangan DPRD Kabupaten Ciamis. Tapi kami tetap akan menindaklanjuti sesuai fungsi kami,” ujar Nanang di hadapan massa aksi.
Ia menambahkan, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat daerah, terutama terkait peraturan daerah dan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau yang terkait perda, itu jelas ranah kami. Dan semua aspirasi ini akan kami teruskan ke tingkat yang lebih berwenang,” lanjutnya.
Nanang juga menegaskan komitmen DPRD untuk menandatangani berita acara tuntutan mahasiswa.
“Semua aspirasi ini kami tanda tangani sebagai bentuk keseriusan. Ini akan kami teruskan,” tegasnya.
Suasana sempat mencair ketika Nanang menyampaikan bahwa dirinya mengikuti jalannya audiensi sejak sore hari tanpa jeda.
“Saya dari jam 16.30 WIB sampai sekarang belum sempat salat Ashar karena mengikuti rapat ini. Tapi saya tetap menghargai apa yang disampaikan teman-teman,” ucapnya yang langsung disambut tepuk tangan peserta audiensi.
Korlap: “Ini Bukan Akhir, Tapi Awal Pengawalan”
Usai audiensi, Koordinator Lapangan (Korlap) Nuralim, yang didampingi perwakilan dari HMI, PMII, IMM, KAMMI, dan sejumlah organisasi lainnya, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah akhir dari gerakan mahasiswa.
Menurutnya, kesepakatan yang sudah ditandatangani DPRD justru menjadi awal pengawalan kebijakan ke depan.
“Kalau hari ini berjalan kondusif dan semua tuntutan sudah ditandatangani Ketua DPRD, itu bukan akhir. Ini justru awal langkah kita sebagai mahasiswa untuk mengawal kebijakan agar lebih baik,” ujar Nuralim.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawasi implementasi kebijakan, khususnya program strategis nasional seperti MBG dan KDKMP yang dinilai masih memiliki banyak persoalan di daerah.
“Kami melihat tata kelola MBG masih carut-marut. Ada persoalan di lapangan, termasuk infrastruktur yang belum layak. Ini harus dievaluasi total,” katanya.
Dalam wawancara tersebut, Nuralim juga menyoroti implementasi program strategis nasional yang menurutnya kerap tidak sesuai dengan kondisi daerah.
Ia menilai banyak program yang bersifat top-down tanpa kajian mendalam di tingkat lokal.
“Kami melihat beberapa program hanya formalitas. Dari perencanaan sampai pelaksanaan tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aspek transparansi dan pengawasan, yang menurutnya harus diperkuat agar program benar-benar memberi manfaat nyata.
Di akhir audiensi, DPRD dan mahasiswa sepakat untuk menandatangani berita acara tuntutan.
Kedua pihak juga menyatakan komitmen untuk mengawal hasil pertemuan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, aksi yang sempat diwarnai ketegangan itu berakhir kondusif.
Massa kemudian membubarkan diri secara tertib menjelang petang, sementara Gedung DPRD Ciamis kembali beraktivitas normal seperti biasa.
