Pemerintah akan melihat fakta dan bukti yang tersedia sebelum menentukan tindak lanjut.
Dengan mekanisme itu, laporan masyarakat menjadi pintu masuk pemeriksaan, bukan kesimpulan akhir mengenai suatu persoalan.
Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi secara lengkap ketika membuat laporan.
Kronologi kejadian, waktu, lokasi, pihak yang berkaitan, serta bukti pendukung dapat dicantumkan jika tersedia.
Informasi tersebut diperlukan agar petugas dapat menelusuri laporan dengan lebih mudah.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan menentukan apakah laporan membutuhkan penanganan lebih lanjut dan unit mana yang berwenang menanganinya.
Hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” juga membuka ruang bagi pengawasan publik terhadap layanan haji dan umrah.
Masyarakat dapat menyampaikan informasi ketika menemukan praktik atau pelayanan yang diduga tidak berjalan sesuai ketentuan.
Kemenhaj kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk pemeriksaan, evaluasi, maupun perbaikan layanan.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berlangsung dari internal kementerian, tetapi juga menerima masukan dari masyarakat.
Irfan mengatakan laporan masyarakat akan ditangani dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan transparansi.
Setiap informasi akan diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia sebelum ditentukan langkah penanganannya.
Pembukaan kanal tersebut sekaligus menempatkan pengaduan masyarakat sebagai salah satu jalur untuk mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah.
Adapun istilah “mafia” dalam nama kanal pengaduan itu menjadi penanda kampanye pengaduan; dugaan pelanggaran tetap harus melalui pemeriksaan dan verifikasi sebelum dapat disimpulkan.
