“Dari 40 desa terdapat 176 TPS dan seluruh TPS tersebut akan didigitalisasi,” kata Aman.
Artinya, digitalisasi tidak hanya diterapkan pada satu TPS per desa. Seluruh 176 TPS yang tersebar di 40 desa akan menggunakan sistem tersebut.
Bukan Sekadar Mempercepat Penghitungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis menilai penggunaan sistem digital memiliki sejumlah keuntungan.
Aman menyebut efisiensi waktu sebagai manfaat yang paling terlihat.
Dengan penghitungan otomatis, petugas tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghitung surat suara secara manual.
“Yang paling jelas adalah efisiensi waktu. Proses penghitungan tidak akan berlangsung sampai malam karena hasilnya langsung muncul melalui sistem,” ujarnya.
Selain waktu, digitalisasi juga dinilai dapat menekan biaya tertentu dalam pelaksanaan Pilkades.
Menurut Aman, setelah dilakukan penghitungan kebutuhan anggaran, penerapan digitalisasi untuk seluruh TPS masih memungkinkan.
Untuk kebutuhan sewa perangkat atau vendor digitalisasi, pemerintah sementara mengacu pada biaya pelaksanaan pemilihan tingkat provinsi.
Angkanya sekitar Rp3,6 juta untuk satu TPS.
Namun, Aman menegaskan angka tersebut belum final karena pemerintah masih melakukan koordinasi dan menghitung kebutuhan secara lebih rinci.
“Untuk sementara, kami amankan dulu anggarannya dalam perubahan APBD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan provinsi. Mudah-mudahan nanti biayanya bisa ditekan lagi,” katanya.
Sementara itu, anggaran sekitar Rp1,4 miliar yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Kabupaten Ciamis bukan merupakan anggaran khusus untuk digitalisasi.
Aman menjelaskan anggaran tersebut merupakan bantuan keuangan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelaksanaan Pilkades, termasuk honor TPS, panitia, dan kelengkapan lainnya.
Biaya sewa vendor digitalisasi berada di luar anggaran tersebut.
Pemerintah Diminta Gencar Sosialisasi
Rencana digitalisasi Pilkades sebelumnya juga disampaikan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dalam rapat koordinasi internal Pemkab Ciamis pada Kamis (20/8/2026).
Herdiat menilai sistem digital dapat membuat pelaksanaan pemilihan lebih efektif dan efisien.
Sistem tersebut juga diharapkan membuat proses serta hasil pemilihan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan kesiapan masyarakat.
Herdiat mengingatkan masih ada warga, terutama kelompok usia lanjut, yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
Karena itu, ia meminta edukasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan hingga desa.
“Ini harus mendapat edukasi, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa,” kata Herdiat.
Dengan demikian, warga tidak perlu khawatir dengan istilah Pilkades digital.
Intinya, pemilih tetap datang ke TPS. Pemilih tidak menggunakan HP pribadi dan tidak memilih dari rumah.
Pemerintah menyediakan tablet di TPS untuk menggantikan surat suara.
Setelah pemungutan selesai, sistem akan membantu menghitung suara secara otomatis sehingga proses rekapitulasi dapat berlangsung lebih cepat.
Pilkades Serentak Ciamis dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 13 Desember 2026.
Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pukul 08.00–14.00 WIB. Setelah itu, penghitungan suara dijadwalkan pukul 14.30–15.30 WIB.
Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap sosialisasi dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara agar masyarakat memahami mekanisme tersebut dan tetap menggunakan hak pilihnya.
