”Apabila terdapat oknum, termasuk dari institusi penegak hukum, yang diduga terlibat, maka proses hukumnya harus transparan dan tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Dalam orasinya, Tomy juga menyinggung nama Febrie Ardiansyah yang belakangan menjadi buah bibir.
Ia meminta agar informasi yang beredar segera diklarifikasi melalui jalur hukum yang objektif, alih-alih dibiarkan menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Tuntut Sinergi Lembaga
Tidak berhenti di kasus PLTU, BEM Pesantren juga mendesak pengusutan menyeluruh terhadap kasus-kasus kakap yang merugikan keuangan negara.
Seperti skandal PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Untuk memastikan keadilan terwujud, Tomy menuntut adanya sinergi nyata antarlembaga penegak hukum.
Ia mendesak Polri, KPK, PPATK, hingga Kejaksaan Agung untuk duduk bersama.
Menelusuri aliran dana serta aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
”Kami berharap DPR menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Publik berhak tahu perkembangan penanganan perkara yang jadi perhatian masyarakat. Tata kelola sektor energi yang bersih harus dimulai dari penegakan hukum yang berintegritas,” pungkas Tomy menutup orasinya.
