Ciamis,Kondusif.com,- Sejumlah persoalan warga mengemuka dalam kegiatan Reses II Tahun Sidang 2026 Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Asep Rahmat. Bertemu langsung dengan masyarakat Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Asep menampung aspirasi mulai dari persoalan pertanian, ketahanan pangan hingga pendidikan.
Reses tersebut berlangsung di Aula Desa Pamalayan, Kabupaten Ciamis, Kamis (27/8/2026).
Forum itu menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Salah satu aspirasi yang mencuat ialah kondisi lahan pertanian yang belum mendapatkan pasokan air.
Warga menyebut sekitar 30 hektare sawah di Desa Pamalayan selama bertahun-tahun sulit terairi.
Kepala Desa Pamalayan Agus Lutfi Mansur mengatakan, dari sekitar 100 hektare lahan pertanian yang ada di wilayahnya, sebagian besar sudah mendapatkan air.
BACA JUGA:
Reses di Pamalayan, Asep Rahmat Serap Aspirasi untuk Dibawa ke DPRD
Namun, masih ada sekitar 30 hektare lahan yang kondisinya berbeda.
“Harapan kami bagaimanapun caranya, sawah yang 30 hektare itu bisa produktif lagi. Kan sayang, kita ada sekitar 100 hektare. Yang lainnya bisa, ada airnya. Nah, yang 30 hektare itu total, asli total,” kata Agus seusai kegiatan.
Menurut Agus, kondisi lahan tersebut cukup memprihatinkan. Bahkan, hujan deras belum tentu membuat lahan itu mendapatkan pasokan air.
“Mau hujan segede apa pun tidak ngaruh,” ujarnya.
Persoalan Air Jadi Perhatian
Mendengar keluhan tersebut, Asep Rahmat mengatakan persoalan air akan menjadi salah satu bahan yang dibawa ke forum DPRD.
Menurutnya, lahan pertanian yang tidak terairi bukan hanya menyangkut kepentingan petani.
Lebih jauh, persoalan tersebut berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat.
“Ini kan sebuah kejadian alam sebetulnya, di mana daerah-daerah itu ada yang rawan, lahan produktif tapi rawan air,” kata Asep.
Ia menilai pemerintah perlu mencari solusi agar lahan produktif dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal.
Apalagi, lahan pertanian tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pasokan pangan bagi masyarakat.
“Akan dibawa nanti ke forum, nanti akan dibawa ke DPRD untuk dibicarakan bagaimana solusi segera atas permasalahan tersebut,” ujarnya.
Asep juga mengingatkan pentingnya infrastruktur air dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Menurutnya, target swasembada pangan tidak akan berjalan optimal apabila persoalan irigasi dan ketersediaan air masih menjadi kendala.
“Kita bicara swasembada pangan, tidak mungkin tidak didukung infrastruktur sampai jaringan air. Tidak mungkin bicara ketahanan pangan kalau tidak ada solusi untuk ketersediaan air,” katanya.
Bahan MBG Diminta Serap Produk Lokal
Aspirasi warga tidak berhenti pada persoalan pertanian. Dalam reses tersebut, kebutuhan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga ikut dibahas.
Asep menilai program MBG seharusnya dapat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.
Karena itu, bahan pangan yang tersedia di Ciamis semestinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mencontohkan kebutuhan sayuran. Jika komoditas tersebut tersedia dan bisa diproduksi masyarakat Ciamis, menurutnya, tidak perlu mendatangkannya dari daerah lain.
