Kondusif.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengukir prestasi gemilang. Pemprov Jabar sukses menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini terasa istimewa karena merupakan kali ke-15 Pemprov Jabar mempertahankan predikat WTP secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa opini WTP bukanlah sekadar formalitas administratif.
Ia ingin torehan ini menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
”Semoga WTP ini menjadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak ingin sekadar puas dengan WTP, tetapi harus dibarengi dengan kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang nyata,” ujar pria yang akrab disapa KDM itu.
Usul Pemeriksaan Menyeluruh
Dalam kesempatan tersebut, KDM melontarkan gagasan progresif kepada BPK RI.
Ia berharap, ke depannya BPK tidak hanya memeriksa berdasarkan sampel, melainkan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dianggap perlu agar hasil evaluasi lebih optimal dan komprehensif.
KDM juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran DPRD Jabar, BPK RI, serta seluruh aparatur Pemprov Jabar yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan hingga ke level teknis.
Sentil Dana Transfer Pusat
Di sisi lain, KDM secara blak-blakan menyoroti persoalan fiskal daerah yang terhambat oleh realisasi transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, meskipun pendapatan daerah relatif tercapai, namun Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah justru sering kali tersendat.
