Bandung,Kondusif.com,- Upaya memperkuat akurasi data kesejahteraan sosial di Jawa Barat kini masuk babak baru. Selain mendorong sinkronisasi data lintas daerah, Kementerian Sosial menegaskan kembali pentingnya pembentukan dan pengaktifan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa.
Langkah ini dinilai menjadi fondasi agar pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berjalan lebih cepat, lebih dekat dengan warga, dan lebih tepat sasaran.
Dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat di Bandung, Selasa (11/11/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penguatan Puskesos akan menjadi strategi kunci untuk memastikan setiap keluhan warga tercatat, diverifikasi, dan ditangani melalui jalur data resmi.
Puskesos Jadi Garda Terdepan Pemutakhiran DTSEN
Menurut Gus Ipul, Puskesos harus kembali menjadi ruang pertama bagi warga desa untuk menyampaikan persoalan sosial.
Dengan begitu, setiap aduan dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas hingga ke tingkat kabupaten/kota dan kementerian.
“Seluruh masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai hal yang dihadapi, apakah soal anak yang tidak bisa ditebus ijazahnya, belum mendapat pekerjaan, atau merasa belum menerima bansos. Semua bisa masuk lewat Puskesos,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketika data warga terpetakan dari level desa, intervensi bantuan menjadi jauh lebih akurat.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa penguatan Puskesos akan berjalan paralel dengan perbaikan sistem DTSEN.
Petugas desa akan dibekali prosedur yang lebih jelas, kemampuan teknis yang lebih kuat, serta akses pelaporan yang terhubung langsung dengan pusat.
Dengan demikian, alur pemutakhiran data tidak lagi terputus di lapangan.
Sinkronisasi Data Dimulai dari Desa
Rapat Koordinasi yang dihadiri para sekda, kepala dinas sosial, kepala Bappeda, Diskominfo, hingga Kabag Kesra dari 27 kabupaten/kota itu menghasilkan satu kesepahaman: pembenahan data harus dimulai dari desa.
Gus Ipul menekankan pentingnya kesamaan data antara desa, daerah, dan pusat agar kebijakan bisa diambil secara tepat.
“Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data sama dari desa sampai kementerian, maka program kita akan menyatu,” tegasnya.
