Ia akan membawa persoalan tersebut untuk dibahas lebih lanjut sehingga dapat ditemukan solusi yang memungkinkan.
“Apa yang menjadi keluhan warga, khususnya lahan produktif pertanian yang mana itu akan menjadi suplai pangan kepada masyarakat, masyarakat bisa bertanam, bisa bertani, sehingga terkendala karena masalah alam yaitu kemarau,” ujarnya.
Air Jadi Kunci Ketahanan Pangan
Asep mengatakan persoalan air memiliki kaitan erat dengan upaya memperkuat ketahanan pangan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mendorong masyarakat meningkatkan produksi pertanian.
Infrastruktur pendukung, terutama jaringan air, juga harus tersedia.
“Kita bicara swasembada pangan, tidak mungkin tidak didukung infrastruktur sampai jaringan air. Tidak mungkin bicara ketahanan pangan kalau tidak ada solusi untuk ketersediaan air,” katanya.
Ia menilai penyelesaian persoalan air di Pamalayan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga produktivitas lahan pertanian sekaligus memperkuat pasokan pangan masyarakat.
Dengan demikian, aspirasi yang muncul dalam reses tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan petani.
Lebih jauh, persoalan itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang tersedia dan berkelanjutan.
Warga Berharap Sawah Kembali Produktif
Agus berharap pemerintah dapat menemukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, sangat disayangkan jika puluhan hektare lahan pertanian yang masih memiliki potensi justru tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Harapan kami bagaimanapun caranya, sawah yang 30 hektare itu bisa produktif lagi,” katanya.
Ia berharap tindak lanjut dari aspirasi tersebut dapat menghasilkan solusi nyata, baik melalui pembangunan jaringan irigasi maupun skema lain yang memungkinkan air mencapai lahan pertanian.
Sebab, bagi warga Pamalayan, persoalannya bukan sekadar bagaimana mendapatkan air.
Lebih dari itu, mereka ingin sawah yang selama ini sulit terairi kembali bisa ditanami dan menghasilkan.
Asep pun memastikan persoalan tersebut menjadi salah satu catatan dari kegiatan resesnya.
Aspirasi warga Pamalayan selanjutnya akan dibawa ke DPRD Kabupaten Ciamis untuk dibahas bersama pihak terkait.
