Ia menilai, pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi infrastruktur digital sekaligus memastikan teknologi yang tersedia benar-benar dimanfaatkan.
“Transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan masyarakat dan bagaimana kita mengelola data agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Selain penggunaan IKD, Enda menyoroti pengelolaan data di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia meminta masing-masing instansi mengelola data sesuai bidang tugasnya agar informasi yang terkumpul lebih sistematis, akurat, dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan maupun pengambilan kebijakan.
Enda mengatakan, data dari setiap OPD perlu diintegrasikan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat untuk mendukung pemerintahan digital.
“Bagaimana data yang dibuat oleh setiap OPD dapat kita orkestrasi, dikumpulkan sesuai dengan spesialisasi masing-masing, kemudian disusun menjadi data yang akurat dan bisa menjadi bahan perencanaan. Harapannya, kita bisa bergerak bersama menuju pemerintahan digital,” katanya.
Di tengah efisiensi anggaran, Enda juga meminta perangkat daerah mengoptimalkan infrastruktur teknologi yang sudah tersedia.
Penguatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi secara tepat dinilai perlu berjalan beriringan.
Melalui bimtek tersebut, Diskominfo Ciamis berharap perangkat daerah semakin memahami pentingnya evaluasi jaringan intra pemerintah sekaligus mendukung integrasi sistem dan data untuk menunjang pelayanan publik berbasis digital.
Respon (1)