Nanang mengungkapkan, baik pihak legislatif maupun Bupati Ciamis memiliki visi yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi warga Tatar Galuh.
”Ngapain naik pendapatan kalau jadi beban rakyat? Ini prinsip pemerintah daerah Ciamis. Betul secara angka pendapatan kita naik, tapi beban rakyat berat. Jangan,” tegas pria yang akrab disapa Kang Nanang ini.
Andalkan Swadaya ketimbang Uang Rakyat
Meskipun ruang fiskal atau anggaran daerah Kabupaten Ciamis tergolong sempit, Nanang mengaku tidak khawatir.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak perlu sekadar fokus mengumpulkan uang dari rakyat, melainkan harus lihai memicu partisipasi dan swadaya masyarakat.
Ia kemudian mencontohkan pembangunan tempat ibadah di daerahnya yang sering kali berbasis gotong royong.
”Kita memberikan hibah kepada sebuah lembaga membuat masjid Rp 100 juta, padahal harga masjid itu Rp 1 miliar. Yang Rp 900 juta berarti dana masyarakat, kan? Tapi ini tidak lantas pemerintah memungut untuk masjid, rakyat lebih mahir memanfaatkan potensi mereka,” paparnya.
Di akhir wawancara, Nanang kembali menggarisbawahi esensi dari kehadiran sebuah pemerintahan daerah yang berpihak pada wong cilik.
”Tujuannya dulu dong. Jangan sampai uang retribusi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, tapi didapatnya dari membebani rakyat juga secara besar. Kita ini membangun masyarakat, bukan mengumpulkan uang masyarakat,” pungkas Nanang.
