Alih-alih mempermudah akses, birokrasi yang tumpang tindih justru dinilai memperlebar jurang ketimpangan antara pusat dan daerah.
”RUU Sisdiknas harus menjadi jawaban atas biaya pendidikan yang kian tak terjangkau. Tidak boleh ada yang dianaktirikan dalam hal fasilitas dan aksesibilitas,” tambahnya.
Ancaman Turun ke Jalan
Guna mengawal isu ini, BEM Nusantara mulai merapatkan barisan di berbagai daerah untuk melakukan kajian kritis.
Mereka mengingatkan pemerintah bahwa impian “Indonesia Emas 2045″ hanya akan menjadi slogan kosong jika fondasi hukum pendidikannya masih rapuh dan kehilangan arah.
Sebagai bentuk keseriusan, Mahliga menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan segan mengambil langkah ekstrem jika aspirasi mereka diabaikan.
Pemantauan ketat terus dilakukan terhadap setiap langkah yang diambil oleh Komisi X di Senayan.
”Jika draf RUU ini tidak mencerminkan keadilan bagi tenaga pendidik dan keberpihakan pada rakyat kecil, kami siap turun ke jalan. Pendidikan adalah hak, bukan komoditas!” tegasnya menutup pernyataan.
